PERATURAN-PERATURAN

www.peraturan.info | Aturan mengenai pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial telah berubah. Perubahan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 diubah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Permensos Nomor 11 Tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019 dan diundangkan pada tanggal 11 September 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia.

www.peraturan.info | Sebagai dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan. Atas dasar pertimbangan tersebut kemudian, Menteri Sosial menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Permensos 5 Tahun 2019 ditetapkan oleh Mensos RI pada tanggal 22 Juni 2019 dan diundangkan pada tanggal 2 Juli 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732.

WWW.PERATURAN.INFO | Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari P Batubara menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna pada tanggal 13 Desember 2019. Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna ini secara resmi diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana pada tanggal 20 Desember 2019.

WWW.PERATURAN.INFO - Sebagai kesepakatan dan rekomendasi dari berbagai unsur lintas sektor dan lintas program yang berhubungan dengan kegiatan Revitalisasi Posyandu di Pusat maupun Daerah, maka kemudian Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/536/SJ – tanggal 3 Maret 1999 tentang Revitalisasi Posyandu yang kini menjadi pedoman/petunjuk operasional kegiatan Revitalisasi Posyandu, perlu diperbaharui atau disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Karena itulah pada tanggal 13 Juni 2001, Mendagri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 411.3/1116/SJ perihal Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu.

Surat edaran mendagri tersebut kemudian dikirim atau ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia untuk ditindaklanjuti.





Pertanyaannya adalah apa saja poin-poin penting dalam SE Mendagri no. 411.3/1116/SJ Tahun 2001?

Isi Surat Edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu

SE Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ Tahun 2001

Uraian SE Mendagri
Tentang :	PEDOMAN UMUM REVITALISASI POSYANDU
Nomor SE :	411.3/1116/SJ
Dikeluarkan Tanggal :	13 Juni 2001
Lampiran :	1 (satu) berkas
Kategori :	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Singkatan Bentuk :	SE MENDAGRI
Tahun Edar :	2001
Tahun Lembaran Negara RI :
Nomor Lembaran Negara RI :
Tambahan Lembaran Negara RI :
Tahun Berita Negara RI :
Nomor Berita Negara RI :
Bidang Hukum :	Pelayanan Kesehatan Dasar
Sumber :	Situs Website JDIH Setjen Kemendagri RI
T.E.U Pengarang/Badan :	Kemendagri RI
Keterangan Status :	Berlaku
Uji Materiil :
Ukuran File :
Jumlah Halaman :
Tipe File Download :	PDF
Peraturan Lainnya:	Permendagri No 56 Tahun 2019 tentang Nomenklatur dan Unit Kerja Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 Permendagri No 54 Tahun 2007 tentang Pokjanal Posyandu Permendagri No 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu

Surat Edaran Mendagri Terkait Revitalisasi Posyandu

Berikut ini adalah Surat Edaran (SE) terkait yang dijadikan pedoman operasional kegiatan Revitalisasi Posyandu, sebagai berikut:


Surat Edaran Mendagri Nomor : 411.3/536/SJ – tanggal 3 Maret 1999, tentang Revitalisasi Posyandu

Dengan diterbitkannya SE No 411.3/1116/SJ Tahun 2001, maka SE Mendagri 411.3/536/SJ tersebut, perlu menyesuaikan SE Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ Tahun 2001.


Demikian ulasan mengenai SE Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ Tahun 2001. Semoga berguna dan membantu Anda semua.


Tag Terkait:

• se
• surat edaran
• surat edaran mendagri
• SE Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ Tahun 2001
• surat edaran tentang pedoman umum revitalisasi posyandu
• surat edaran pedoman posyandu
• juknis posyandu

WWW.PERATURAN.INFO - Download Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 [PDF] | Dalam postingan kali ini Peraturan.Info akan mengulas salinan PMK 65 Tahun 2013 atau Permenkes 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan. Apa saja yang dibahas dalam peraturan ini? 



Berikut ini ringkasan isi PMK/Permenkes No. 65 Tahun 2013:

Isi Permenkes Nomor 65 Tahun 2013

www.peraturan info - Berikut ini ulasan mengenai isi Permendagri 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu beserta file download PDF nya. 

Isi Permendagri Nomor 19 Tahun 2011